Pemantauan mutu SPPG makanan membentuk sistem pengawasan berlapis yang melibatkan ahli gizi, tim quality control, serta lembaga eksternal untuk memastikan setiap porsi makanan bergizi aman untuk konsumsi. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa ahli gizi pada setiap SPPG bertugas melakukan pengujian sebelum pengiriman makanan ke sekolah guna mengontrol kualitas menu bagi siswa.
Lebih jauh lagi, BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu yaitu 150 porsi, naik 500 porsi, naik 1.000 porsi, naik 1.500 porsi karena butuh pembiasaan hingga 3 bulan.
Peran Ahli Gizi dalam Pemantauan Mutu SPPG Makanan
Quality Control Sebelum Distribusi
Kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik. Tim SPPG memantau mutu makanan dengan mengawasi pengadaan bahan baku agar daging, ikan, sayur, dan buah tetap segar, berkualitas, tidak busuk, serta sesuai jumlah menu. Akibatnya, makanan yang belum matang atau berkualitas rendah dapat terdeteksi sebelum terdistribusi ke ribuan penerima manfaat.
Menggunakan peralatan berkualitas dari pusat alat dapur mbg termasuk termometer digital terkalibrasi membantu ahli gizi mengukur suhu makanan dengan akurat untuk memastikan tingkat kematangan sesuai standar keamanan pangan.
Pemeriksaan Organoleptik Harian
Sistem Pengawasan Pemantauan Mutu SPPG Makanan
Bank Sampel untuk Investigasi
Setiap hari Kepala SPPG harus memastikan penyimpanan satu porsi sampel makanan dalam lemari pendingin untuk keperluan pengawasan mutu serta sebagai barang bukti jika terjadi keracunan. Pemantauan mutu SPPG makanan melalui bank sampel ini memudahkan investigasi laboratorium untuk menemukan sumber kontaminasi dengan cepat dan akurat jika ada keluhan kesehatan dari penerima manfaat.
Uji Cepat Keamanan Pangan
Juknis terbaru BGN tahun 2026 menekankan pengawasan yang sangat ketat dengan mewajibkan setiap sekolah atau SPPG melakukan uji cepat keamanan pangan setiap hari sebelum makanan didistribusikan. Pemantauan mutu SPPG makanan mencakup deteksi nitrit, arsen, sianida, boraks, dan formalin menggunakan test kit rapid yang tersedia di setiap lokasi. Namun demikian, makanan kemasan wajib memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan sebagai jaminan keamanan produk.
Inspeksi Dinas Kesehatan
Pelatihan Peningkatan Mutu
BGN melatih 7.000 penjamah makanan di tiga lokasi sekaligus, yaitu Makassar, Bulukumba, dan Wajo, untuk meningkatkan kualitas makanan pada Program MBG. Pelatihan memperkuat pemantauan mutu SPPG dengan menekankan higienis, sehat, dan sesuai ketentuan, termasuk mencegah reaksi zat beracun dalam makanan.
Deputi BGN Suardi Samiran menegaskan pengolahan makanan, khususnya MBG, harus lakukan secara teratur dan tidak boleh serampangan atau asal jadi. Mereka juga larang menyimpan makanan terlalu lama, terutama sayuran.
Kolaborasi BPOM dan BGN
BPOM mengawasi makanan dan olahan pangan yang masuk ke SPPG secara ketat. Pengawasan ini memastikan keamanan, kelayakan konsumsi, dan pemenuhan standar mutu. BGN, dinas terkait, serta aparat hukum memperkuat pemantauan mutu SPPG melalui Perkuatan Integritas Supplier.
Deputi Penindakan BPOM Irjen Tubagus Ade Hidayat menyatakan integritas supplier menjadi kunci utama keberhasilan Program MBG.
Kesimpulan
Dengan penerapan standar ketat dan pengawasan yang konsisten, program MBG mampu melayani jutaan penerima manfaat. Upaya ini bertujuan meminimalkan risiko keracunan dan penurunan kualitas gizi yang dapat membahayakan kesehatan generasi mendatang.
